Terkait manajemen permasaran. Dalam strategi pemasaran, menurut para ahli pemasaran bahwa konsumen merupakan raja. Begitu juga dalam dunia pelayanan kesehatan. Apalagi rumah sakit swasta yang bertitel internasional seperti RS OMNI, patient-oriented merupakan kunci bagi rumah sakit untuk mencapai tujuan rumah sakit. Dalam pemasaran rumah sakit, patient-oriented sangat perlu diperhatikan seperti menjaga komunikasi dengan pasien, meminta saran dan kritik kepada pasien, menjaga keharmonisan kepada pasien, bahkan jika pasien sudah lama tidak berobat di rumah sakit berusaha mencari kabar dengan menelpon pasein tersebut. Akan tetapi dalam kasus ini, RS OMNI tidak melakukan hal-hal atau langkah-langkah strategi pemasaran rumah sakit tersebut. Bahkan mantan pasien tersebut (Ibu Prita) sampai dituntut atas pencemaran nama baik rumah sakit. Memang rumah sakit dalam pemasaran tidak boleh melakukan pemasaran yang berlebih seperti pengiklanan di media-media, hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu diperlukan percitraan yang baik dari rumah sakit tersebut. Pencitraan yang baik memang perlu dikedepankan, apalagi kalau ada pasien yang mencoba untuk mecemarkan nama baik rumah sakit. Akan tetapi hal tersebut salah dilakukan oleh RS OMNI dalam menyelesaikan permasalahan dengan pasiennya. Adapun strategi yang biasa dilakukan rumah sakit dalam mengatasi komplen dari rumah sakit seharusnya adalah dengan survei kepuasan pelanggan, baik dengan cara kuisioner kepuasan pelanggan kepada pasien setelah menerima pelayanan maupun sebelum pulang dari rawat inap, kotak saran, serta penilaian kinerja karyawan dengan sistem ghost shopping oleh pihak internal manajemen rumah sakit. Yang menjadi pertanyaan apakah rumah sakit swasta yang tertitel internasional tersebut sudah melakukan hal-hal tersebut. Perlu dipertanyakan titel “internasional” tersebut? Bahkan Ibu Mankes pun pernah ngomong di media mengenai titel “internasional” tersebut?

Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah aspek kehumasan. Setelah mencuatnya kasus ini ke berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik (TV, radio, bahkan internet), pihak kehumasan RS OMNI terlihat kurang mengantisipasi kasus ini. Terbukti dari beberapa press conference tidak mencoba untuk meng-handle kasus ini. Yang terlihat adalah direktur utama rumah sakit, padahal yang namanya direktur rumah sakit tidak hanya menangani kasus ini saja. Banyak yang harus dikelola oleh direktur untuk internal manajemen rumah sakit. Ada langkah-langkah kehumasan yang seharusnya dilakukan oleh rumah sakit. Seharusnya sebelum kasus mengenai pencemaran nama baik rumah sakit ini berubah menjadi kasus malpraktek atau ketidakpuasan/ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan kepada ibu prita, pihak kehumasan rumah sakit sudah dapat mengantisipasi hal tersebut. Yang dipertanyakan mengapa dengan adanya pencemaran nama baik, yang tersebar melalui email dan milist, tersebut pihak rumah sakit langsung melayangkan gugatan ke pengadilan. Tanpa melalui komunikasi secara intensif dengan mantan pasien (Ibu Prita). Hal tersebut merupakan tugas daripada kehumasan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pasien mengenai kasus tersebut. Kalau saja hal tersebut dilakukan, kasus ini tidak akan mencuat sampai ke DPR (yang merekomendasikan untuk mencabut izin praktik RS OMNI).

Aspek ketiga mengenai komite medis yang ada di rumah sakit, sebagai komite medis salah satu fungsinya adalah mengawasi serta menilai kinerja yang telah dilakukan dokter kepada pasien. Apakah dokter tersebut sudah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP? Seperti apa kualitas pelayanan dokter tersebut? Hal tersebut yang perlu diperhatikan oleh komite medis. Komite medis berusaha bagaimana menjaga kinerja para dokter tersebut sesuai dengan SOP yang ada. Dengan memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen, baik itu buruk maupun baik. Akan tetapi sampai kasus ini mencuat ke berbagai media, tidak adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh komite medis untuk mengatasi masalah tersebut kepada dokter yang bersangkutan. Seharusnya komite medis melakukan identifikasi secara komprehensif kepada dokter tersebut mengenai kasus ini, apakah dokter tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP? Setelah itu melakukan analisis permasalahan di dalam rapat komite medis. Hasil analisis tersebut kemudian akan menjadi bahan rekomendasi bagi pihak manajemen untuk pengambilan keputusan yang memudahkan direktur dalam penyelesaian permasalahan ini.

Kalaupun hal tersebut tidak dilakukan dan kasus ini sudah mencuat/meluas ke masyarakat umum, seperti “nasi yang sudah menjadi bubur”. Ada beberapa point yang seharusnya dilakukan oleh rumah sakit sebagai bahan rekomendasi.
1. Dalam persidangan pidana melawan prita, kemungkinan kecil untuk memenangkan kasus ini. Hal yang perlu dilakukan adalah mengadakan mediasi secara kekeluargaan. Memang kalau pihak rumah sakit langsung mencabut tuntutannya seperti rekomendasi, baik dari IDI maupun DPR RI, rumah sakit akan kalah/menyesal kalau sampai Ibu Prita balas menuntut RS OMNI dalam kasus pelanggaran HAM. Oleh sebab itu diperlukan mediasi secara kekeluargaan, agar nantinya rs omni dapat mencabut tuntutannya dan ibu prita tidak balas menuntut balik rumah sakit. Hal ini perlu adanya keikhlasan, baik dari rumah sakit maupun ibu prita selaku korban.
2. Selanjutnya peran penting kehumasan dalam memperbaiki citra rumah sakit. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan citra rumah sakit yang tadinya buruk di mata masyarakat menjadi baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan komunikasi kepada seluruh karyawan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan secara baik, mulai dari depan (satpam, front office, dokter, suster, serta pihak manajemen) secara santun, sopan, murah senyum, empati, dan melakukan tugas sesuai dengan SOP yang ada. Dengan begitu, pasien yang datang merasa atau beranggapan bahwa persangkaan masyarakat luas mengenai rs omni itu salah. Selain itu pengkomunikasian hak-hak dan kewajiban pasien menggunakan selembaran, leaflet, dan banner yang dipajang di front office dan ruang tunggu pasien akan menjadi hal yang baik. Sehingga pasien atau konsumen dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka.
3. Terakhir adalah evaluasi sistem manajemen rumah sakit tersebut. Hal-hal atau langkah-langkah yang dianggap kurang baik atau menghambat diharapkan dapat diidentifikasi yang kemudian disingkirkan/dihapuskan, sehingga perencanaan selanjutnya dalam pengembangan organisasi rumah sakit dapat menjadi baik.

Diharapkan setelah kasus ini berakhir, tidak ada lagi kasus RS OMNI vs Ibu Prita di seluruh rumah sakit se-Indonesia. Hal ini dapat terjadi kalau saja rumah sakit dapat menjaga mutu mereka dan menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP atau aturan yang ada. Kemudian diharapkan RUU Perumahsakitan nanti dapat menjadi peraturan yang mengatur seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di rumah sakit dan selalu berpihak pada rakyat.

Abdul Aziz
Mahasiswa S1 Manajemen Rumah Sakit, FKM UI

Bagaimana dengan di pelayanan kesehatan?
Pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit adalah gudang dan sumber segala penyakit, disana berkumpul penyakit dari berbagai macam pasien. Sebenarnya sudah sejak dulu WHO berkampanye mengenai gerakan cuci tangan ini, sehingga pada World Alliance for Patient Safety-Global Patient Safety Challenge 2005-2006 yang mengangkat tema tentang ”Clean Care is Safer Care” memaparkan bahwa perawat dan dokter hanya mencuci tangan sebanyak setengahnya dari jumlah yang mesti mereka lakukan. Padahal dengan kata lain mereka adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan pasien. Tidak tertibnya mereka dalam cuci tangan, membuat sebuah permasalahan baru lagi yang dapat merugikan pasien, misalnya timbulnya infeksi nosokomial.
Apalagi pasien di rumah sakit pada dasarnya sedang tidak sehat, atau sedang dalam pemulihan setelah operasi dan kemungkinan daya tahan tubuh mereka sedang turun, sehingga mudah terkena infeksi. Seharusnya tugas dokter dan perawatlahlah untuk mencegah hal tersebut, salah satu cara yang paling efektif dan murah dalam mengurangi infeksi tersebut adalah mengharuskan semua staf, pasien dan pengunjung melaksanakan kebersihan tangan yang baik.
Bagaimanakah sebenarnya mencuci tangan yang baik itu? Mencuci tangan yang baik yang dianjurkan dalam sebuah pelayanan kesehatan, adalah dengan menggunakan sabun cuci tangan biasa kemudian dibilas dengan air mengalir (washing with soap and running water),serta menggunakan alkohol atau sering disebut alcohol-based hand rub. Pencucian tangan yang menggunakan alkohol sangat banyak mengurangi jumlah kuman di kulit, kerjanya cepat dan lebih sedikit menyebabkan iritasi (gatal-gatal) dibandingkan dengan berkali-kali memakai air dan sabun. Namun, apabila tangan tampak nyata kotornya, pencucian dengan sabun dan air mengalir akan lebih efektif karena dapat melunturkan dan membasuh kotoran dengan baik.
Ada beberapa tindakan yang membutuhkan kebersihan tangan (hand hygiene) terutama oleh petugas pelayanan kesehatan, misalnya saat sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, sebelum menyiapkan tindakan invasif, sebelum menyiapkan, menyediakan, dan membawa makanan untuk pasien, serta setelah merawat pasien, terutama setelah bersinggungan dengan cairan dari tubuh pasien (misalnya darah, nanah, dsb.). Sudah seharusnya bagi semua staf di rumah sakit melaksanakan kebersihan tangan dengan sungguh-sungguh karena hal ini merupakan salah satu cara yang paling mudah membantu pasien dalam keadaan seaman dan sesehat mungkin. Staf-staf di rumah sakit harus mencuci tangan ‘setiap kontak’ atau, dengan kata lain, sebelum dan sesudah menyentuh setiap pasien. Selama seseorang berada di rumah sakit sebagai pasien atau pengunjung, merupakan kewajiban petugas kesehatan mengajak untuk ikut memerangi infeksi dengan cara mencapai kebersihan tangan yang sebaik mungkin.
Hal lain yang dapat dilakukan adalah memberikan pemahaman baru tidak hanya bagi pasien namun juga bagi pengunjung bahwa kebersihan tangan adalah urusan semua orang, oleh karena itu pengunjung harus mencuci tangan setiap kali mereka memasuki atau meninggalkan kamar pasien. Para pasien dan pengunjung sama sekali tidak boleh menyentuh luka, perban, saluran intravenous (pipa yang dimasukkan ke urat pasien) atau alat-alat lain yang digunakan dalam merawat pasien. Pasien harus menjaga kebersihan tubuhnya, terutama ketika sedang berada di rumah sakit. Ini termasuk mencuci tangan setelah buang air dan sebelum makan. Kewajiban pasien juga untuk mengingatkan kepada setiap petugas kesehatan yang akan memeriksa, apakah mereka sudah mencuci tangan atau belum. Karena sesuai dengan pasal 5 pada UU No,23 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya. Salah satunya adalah melalui kegiatan mencuci tangan, sehingga apabila kegiatan ini telah dilakukan secara efektif, maka akan didapatkan suatu keterkaitan positif antara pasien, pengunjung dan petugas pelayanan kesehatan, sehingga hasil yang maksimal pun dapat tercapai.
Kebersihan tangan merupakan suatu tindakan pokok untuk mengurangi dampak penyebaran infeksi suatu penyakit. Kepemimpinan yang strategis serta partisipasi melalui role model merupakan suatu kunci sukses terhadap keberhasilan promosi . Selain itu dibutuhkan juga adanya pengetahuan yang memadai, motivasi, peran managerial, partisipasi pasien dan perlu adanya suatu sistem yang mengatur kegiatan tersebut, hal ini untuk memastikan bahwa kebersihan tangan menjadi kesadaran bagi kita semua, pasien sehat, semua senang. Oleh karena itu, mari berubah untuk menjadi lebih baik.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas maka Departemen Kesehatan telah mencanangkan visi baru, misi serta kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan melalui Indonesia Sehat 2010 yang dideklarasikan presiden B.J Habibie tahun 1999. Salah satu strateginya di bidang pengembangan sumber daya Manusia Kesehatan adalah pemantapan profesionalisme tenaga kesehatan.

Untuk mencapai dan menetapkan ukuran tentang semua upaya kesehatan agar dapat diukur secara baik, maka melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 telah ditetapkan indikator keberhasilan Indonesia Sehat 2010 untuk semua jenis pelayanan kesehatan termasuk tentang indikator sumber daya kesehatan yang merupakan kelompok indikator proses dan masukan untuk mencapai atau melaksanakan pelayanan kesehatan dalam mencapai Indonesia Sehat 2010.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka Pusat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan telah menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku tersebut di atas melalui Keputusan menteri Kesehatan Nomor : 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Perencana-an SDM Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kab/Kota serta Rumah Sakit tertanggal 13 januari 2004.

ANTISIPASI KEBUTUHAN DOKTER

Dalam hal jumlah tenaga dokter apabila diperhitungkan secara deret hitung maka pada saat ini diperkirakan jumlah dokter sekitar 40.000 orang ini berarti bahwa untuk mencapai jumlah 94.376 orang di tahun 2010 diperlukan tambahan dokter baru sebanyak 54.376 dokter baru. Ini berarti bahwa setiap tahun diperlukan penambahan dokter sebanyak 54.376 dibagi 7 (tujuh tahun lagi) atau sebanyak 7.768 dokter baru.

Melihat situasi keberadaan Fakultas Kedokteran yang ada saat ini berjumlah sekitar 45 buah fakultas kedokteran negeri yang rata rata kelulusannya sekitar 100 orang dokter, maka maksimal hanya dihasilkan dokter baru sebanyak 4.500 orang dokter . Sedangkan Fakultas kedokteran swasta yang saat ini baru berdiri masih belum bisa diharapkan kontribusinya dalam waktu dekat ini. Dengan demikian kita akan kekurang-an tenaga dokter sekitar 3.000 orang setiap tahunnya, ini berarti bahwa apabila kita ingin konsisten menunjang kebutuhan akan dokter dalam menunjang pencapaian Indonesia sehat 2010 maka mau tidak mau harus memepercepat produksi dokter melalui fakultas kedokteran swasta dengan tidak boleh mengesampingkan kualitasnya. Jalan lain yang bisa ditempuh adalah memanfaatkan kondisi globalisasi dengan membuka seluas-luasnya masuknya tenaga kesehatan asing di Indonesia untuk dapat ditempatkan pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang membutuhkan.

ANTISIPASI KEBUTUHAN TENAGA KEPERAWATAN

Jumlah tenaga lulusan keperawatan yang sampai dengan 2003 diperkirakan sebanyak 233.116 orang tersebar di seluruh wilayah. Apabila dibandingkan dengan Indikator Indonesia sehat 2010 sebesar 117 orang perawat untuk 100.000 penduduk atau sebanyak 276.049 orang perawat di tahun 2010, maka Indonesia hanya memerlukan tambahan tenaga perawat sebanyak 42.933 orang perawat lagi untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang Indonesia Sehat 2010 atau sekitar 6.130 orang perawat setiap tahunnya.

Berbeda halnya dengan tenaga dokter yang institusi pendidikannya sangat terbatas maka khusus untuk tenaga keperawatan sampai saat ini telah berdiri sekitar 32 buah Politeknis Kesehatan dan 598 Akademi Kesehatan yang berstatus milik daerah, ABRI, dan Swasta (DAS) yang saat ini telah menghasilkan lulusan sekitar 20 – 23.000 lulusan tenaga Perawat setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan untuk menunjang Indonesia Sehat 2010 sebanyak 6.130 orang setiap tahun, sedangkan lulusan tenaga Keperawatan sebesar 23.000 orang maka khusus untuk tenaga keperawatan akan terjadi surplus tenaga sekitar 16.670 tenaga perawat setiap tahunnya.

Oleh karena itu masih layakkah kita saat ini masih terus menerus mendirikan sekolah setingkat diploma III keperawatan yang sudah secara jelas jumlah produksi mengalami kelebihan . Apakah tidak sebaiknya para mitra swasta yang berminat di bidang pendidikan ini mengalihkan perhatiannya dengan mendirikan pendidikan non keperawatan seperti pendidikan tenaga Refraksi Optisi atau Radiografer yang sudah jelas sangat kekurangan tenaganya dan bahkan untuk tenaga terapi Wicara sampai saat ini hanya terdapat satu institusi pendidikan swasta yang bergerak di bidang pendidikan terapi wicara.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi kelebihan tenaga tersebut salah satu yang perlu disiapkan oleh semua pihak terkait adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat di Luar Negeri yang sangat banyak setiap tahunnya sehingga kelulusannya lebih ditingkatkan dengan cara meningkatkan kemampuan/kualitas lulusan yang ada saat ini.

Bagi organisasi profesi penataan profesi keperawatan merupakan sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar lagi agar mampu dan diakui oleh organisasi keperawatan di Luar Negeri dengan melakukan sertifikasi tenaga Keperawatan yang berstandar International.

Kepada pihak swasta yang berminat di bidang Institusi pendidikan, diharapkan mampu menerapkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan tanpa mengurangi kewajiban yang harus disiapkan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas tenaga keperawatan. Kata kunci bagi pihak swasta untuk ikut bertanggung jawab terhadap mutu tenaga keperawatan adalah dengan mendirikan Institusi Keperawatan yang memenuhi syarat baik kurikulum maupun sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

ANTISIPASI TENAGA SANITARIAN

Sanitarian sebagai salah satu dari tenaga yang berkategori sebagai tenaga Kesehatan masyarakat dimana semua upaya pelayanannya bersifat sebagai public goods maka akan sangat berbeda dengan tenaga keperawatan dan dokter yang lebih bersifat private goods.

Perhitungan kebutuhan untuk mendukung Indonesia Sehat 2010 sebanyak 94.376 sanitarian sedangkan saat in baru mempunyai tenaga sebanyak 12.461 orang masih membutuhkan tenaga sanitarian sebanyak 81.915 orang atau sekitar 11.000 sanitarian setiap tahunnya. Apabila dikaitkan dengan Institusi pendidikan sanitarian yang ada saat ini yaitu D III kesehatan lingkungan yang berjumlah 23 buah dan dari jurusan Kes.Lingkungan di Poltekes sebanyak 20 buah apabila diperkirakan setiap institusi mengahasilkan lulusan sebanyak 60 orang setiap tahunnya maka institusi ini baru mengahsilkan lulusan sebanyak 2.580 orang atau masih kekurangan 8.420 orang. Meskipun secara perhitungan bahwa tenaga Sanitarian masih sangat kekurangan namun pada kenyataannya masih banyak tenaga sanitarian yang belum bekerja sesuai dengan bidangnya karena keterbatasan pemerintah dalam menyerap tenaga ini.

Atas dasar hal tersebut di atas maka kiranya sudah saatnya di dalam merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan di masa mendatang sudah harus dipikirkan perekrutan terhadap tenaga public health dan bukan hanya tenaga dokter, perawat dan bidan yang telah dijalankan selama ini. Dengan demikian pengangkatan Sanitarian dan tenaga public Health lainnya sebagai Pegawai Negri Sipil Perlu medapatkan dukungan dari semua pihak mengingat bahwa tenaga public health merupakan tenaga yang keberadaanya memang diperuntukan memikirkan kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan individu/perorangan.

Ketiga contoh tenaga tersebut diatas adalah merupakan contoh yang perlu mendapatkan perhatian lebih seksama dengan telah dikeluarkannya pedoman dan Keputusan menteri kesehatan yang berkaitan dengan penataan tenaga kesehatan pada khususnya dan SDM Kesehatan pada umunya karena sebetulnya masih banyak hal-hal yang perlu diantisipasi di bidang ketenagaan dan sumberdaya Manusia Kesehatan lainya seperti dibutuhkannya jenis tenaga Sarjana Hukum yang ahli di bidang kesehatan atau ahli ekonomi kesehatan serta tenaga aktuaria yang terkait erat dengan pelayanan dokter keluarga dalam hal menghitung premi pelayanan kesehatan dan cost analisis untuk advokasi kepada pemegang kekuasaan sehingga memahami arti penting pembiayaan kesehatan dihubungkan dengan masalah ekonomi. Untuk itu diperlukan antisipasi terhadap semua jenis tenaga lainnya yang lebih terperinci satu persatu pada kesempatan lainnya.

* Penulis adalah Kepala Bidang Perencanaan Pusgunnakes

Dampak lain dari pasar bebas adalah terjadinya perpindahan dengan alasan gaji lebih tinggi bagi tenaga medis terutama perawat. Kondisi ini akan berdampak pada kekurangan tenaga medis di rumah sakit Indonesia. Apalagi saat in belum terwujud National Incoporated sehingga rumah sakit masih kalah bersaing dibanding rumah sakit luar negeri, terutama dalam hal biaya pelayanan.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–> <!–[endif]–>

Rumah sakit memiliki kompleksitas persoalan dan risiko yang tinggi bagi pasien, untuk itu sebuah Undang-Undang Rumah Sakit dibutuhkan untuk mewujudkan hak-hak rakyat dan menertibkan tanggung jawab rumah sakit dalam melindungi hak pasien. Kehadiran UU tentang RS sangat ditunggu-tunggu karena diharapkan menjadi regulasi yang dapat menciptakan situasi kondusif bagi rumah sakit untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan.
<!–[endif]–>

RUU RS yang diserahkan Menkes terdiri dari 15 Bab dan 58 pasal. Bab I mengatur ketentuan umum meliputi definisi dan pengertian-pengertian. Bab II memuat azas penyelenggaraan rumah sakit yang dilandaskan pada azas Pancasila, dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta fungsi sosial. Bab III mengatur tentang tugas dan fungsi rumah sakit. Bab IV mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah antara lain meliputi penyediaan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, jaminan pembiayaan bagi orang miskin dan tidak mampu, perlindungan kepada pemberi pelayanan kesehatan maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Untuk Bab V mengatur persyaratan rumah sakit yang meliputi lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, persyaratan kefarmasian dan peralatan yang diperlukan. Bab VI mengatur jenis dan klasifikasi rumah sakit. Bab VII memuat pengaturan tentang perizinan. BAB VIII mengatur tentang kewajiban dan hak rumah sakit maupun pasien. Bab IX tentang pengaturan penyelenggaraan rumah sakit. Bab X pengaturan tentang pembiayaan rumah sakit, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah atau sumber lainnya. Bab XI pengaturan tentang kewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan melalui penerapan suatu sistem informasi manajemen Rumah sakit (SIMRS). Bab XII pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit. Bab XIII tentang ketentuan pidana dan Bab XIV pengaturan ketentuan peralihan. Bab XV ketentuan penutup.

Berdasarkan draft RUU RS tersebut masih banyak kalangan yang meragukan efektivitasnya jika nanti RUU RS benar – benar disahkan menjadi sebuah UU. Draft RUU RS mengundang berbagai perdebatan terkait dengan ketentuan – ketentuan yang diatur di dalamnya. Masih banyak kalangan yang berpendapat bahwa draft RUU RS belum mencakup seluruh perihal esensial dari keberlangsungan RS. Pengesahan RUU RS berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Persiapan rancangan RUU RS ini sudah mulai dilakukan sejak 2005, kemudian penyerahan draft RUU RS oleh Menkes ke DPR dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2008. Namun, hingga saat ini belum ada pertanda RUU tersebut akan segera disahkan. Bahkan sepertinya pembahasan RUU ini kurang terdengar lagi kabarnya. Sepertinya DPR lebih tertarik untuk membahas RUU lain dibandingkan membahas RUU RS. Apakah ini merupakan sinyal ketidakseriusan pemerintah dalam memajukan kesehatan di Indonesia?

Referensi: republikaonline, PAMJAKI, Gizi.net

The Committee on the Costs of Medical Care ,USA, pada tahun 1932 pernah menyatakan bahwa “ Rumah sakit dan klinik bukan hanya insitusi medis, melainkan juga organisasi sosial dan bisnis. Keberadaan manajer/ administrator yang terlatih untuk melaksanakan tanggung jawabnya, memahami serta mampu mengintegrasikan seluruh profesi, spesialisasi dan factor- factor social ekonomi, sangat penting adanya.” Ada tiga hal yang akan selalu menjadi tujuan dari manajemen rumah sakit:

1. Manajer/ administrator bertanggung jawab terhadap sisi manajerial, bisnis dan keuangan dari sebuah rumah sakit, klinik, dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Peran mereka meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, akuntansi biaya, pengumpulan dan analisis data, perencanaan strategis, pemasaran, dan berbagai peran lain yan tidak kalah pentingnya.

 2. Manajer/ administrator bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan social dasar yaitu melayani orang-orang yang membutuhkan pada saat-saat genting dalam hidupnya.

 3. Manajer/ administrator bertanggung jawab untuk menjaga moral dan culture organisasi; melayani pasien dengan komitmen tinggi, menjembatani berbagai profesi yang melaksanakan tugasnya di rumah sakit dan membuat keputusan terhadap berbagai masalah yang dihadapi.

Jadi, siapa bilang manajemen rumah sakit bukanlah area yang benar-benar public health? We can make a positive difference in the lives of people and communities!!

(Dirangkum dari Careers in Healthcare Management: How to Find Your Path and Follow It by Cynthia Carter Haddock, Ph.D.; Robert A. McLean, Ph.D.; and Robert C. Chapman, FACHE (Chicago: Health Administration Press, 2002) pages 1-7)

Salam semangat!!